(12/9/2007) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkaji kemungkinan tidak menggaji pejabat Depkeu yang menjadi komisaris BUMN. Hal tersebut dilakukan sebagai konsekuensi dimulainya reformasi birokrasi dan tambahan anggaran remunerasi.
Saat ini hampir seluruh pejabat eselon satu di Depkeu menjabat komisaris di berbagai BUMN. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Anggito Abimanyu, misalnya, menjadi komisaris di PT Telkom. Dirjen Kekayaan Negara Hadiyanto menjadi komisaris utama PT Garuda Indonesia. Sekjen Depkeu Mulia P. Nasution bahkan menjadi komisaris Bank Permata, yang pemerintah tidak menjadi pemegang saham utama.
"Kita akan berlakukan evaluasi terhadap seluruh pejabat yang ditempatkan sebagai komisaris. Nanti saya minta Sekjen me-list bersama Men BUMN untuk coba lakukan," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR kemarin.
Secara prinsip, kata Menkeu, jika pejabat Depkeu tetap ditempatkan di sejumlah BUMN sebagai perwakilan pemerintah, pejabat-pejabat tersebut tidak akan mendapat gaji sebagai komisaris. "Barangkali akan dipikirkan (mereka, Red) tidak perlu terima gaji dari BUMN itu karena dia sebagai suatu assignment (penugasan, Red)," katanya.
Sri Mulyani mengaku tidak bisa menjamin hal tersebut terlaksana. Namun, dia berjanji mengupayakannya. "Kalau saya katakan prinsipnya begini, ya sedapat mungkin konsistenlah. Kalaupun ada kompromi, tidak perlu harus mem-violate (melanggar) prinsip utama yang harus kita pertahankan. Itu mungkin spirit yang harus saya sampaikan," ujarnya.
Dalam rapat kerja kemarin, Komisi XI akhirnya menyetujui remunerasi di Depkeu, baik untuk 2007 sekitar Rp 1,4 triliun dan juga untuk kebutuhan 2008 sebesar Rp 5,2 triliun. Untuk 2007, remunerasi di Depkeu memang hanya dianggarkan sejak September 2007. "Kita melihat konsep reformasi birokrasi di Depkeu itu sangat baik. Bukan hanya berupa kenaikan tunjangan, tetapi juga menjelaskan sanksi-sanksi bagi pejabat yang melalaikan tugas," kata Ketua Komisi XI Awal Kusumah.
Dia berharap reformasi birokrasi di Depkeu berhasil meningkatkan kinerja pelayanan. "Harapan kita reformasi di Depkeu ini bisa menjadi percontohan bagi instansi pemerintah lainnya," kata anggota Fraksi Partai Golkar itu.
Anggota Komisi XI asal FPDIP Ramson Siagian meminta Depkeu mempunyai target kinerja yang jelas. "Jika tidak bisa memenuhi dalam setahun, anggaran remunerasi harus dicabut, tapi reformasi birokrasi jalan terus," ujarnya.
Dalam rapat kerja kemarin, anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Rama Pratama ngotot meminta hasil kajian dari konsultan yang menjadi dasar konsep reformasi birokrasi dan kenaikan tunjangan pegawai Depkeu.
Saat Rama dan Sri Mulyani saling memotong komentar, seorang staf Depkeu mendorong troli berisi enam kardus yang penuh berisi dokumen yang diminta Rama. Dokumen itu diletakkan di meja mantan ketua senat mahasiswa UI tersebut. Karena rapat tidak berlangsung tegang, kejadian langka itu hanya disambut tawa semua peserta.
sumber : indopos
--
==END==
Please visit Geomatika for All (http://www.TheGeom.com)
Saat ini hampir seluruh pejabat eselon satu di Depkeu menjabat komisaris di berbagai BUMN. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Anggito Abimanyu, misalnya, menjadi komisaris di PT Telkom. Dirjen Kekayaan Negara Hadiyanto menjadi komisaris utama PT Garuda Indonesia. Sekjen Depkeu Mulia P. Nasution bahkan menjadi komisaris Bank Permata, yang pemerintah tidak menjadi pemegang saham utama.
"Kita akan berlakukan evaluasi terhadap seluruh pejabat yang ditempatkan sebagai komisaris. Nanti saya minta Sekjen me-list bersama Men BUMN untuk coba lakukan," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR kemarin.
Secara prinsip, kata Menkeu, jika pejabat Depkeu tetap ditempatkan di sejumlah BUMN sebagai perwakilan pemerintah, pejabat-pejabat tersebut tidak akan mendapat gaji sebagai komisaris. "Barangkali akan dipikirkan (mereka, Red) tidak perlu terima gaji dari BUMN itu karena dia sebagai suatu assignment (penugasan, Red)," katanya.
Sri Mulyani mengaku tidak bisa menjamin hal tersebut terlaksana. Namun, dia berjanji mengupayakannya. "Kalau saya katakan prinsipnya begini, ya sedapat mungkin konsistenlah. Kalaupun ada kompromi, tidak perlu harus mem-violate (melanggar) prinsip utama yang harus kita pertahankan. Itu mungkin spirit yang harus saya sampaikan," ujarnya.
Dalam rapat kerja kemarin, Komisi XI akhirnya menyetujui remunerasi di Depkeu, baik untuk 2007 sekitar Rp 1,4 triliun dan juga untuk kebutuhan 2008 sebesar Rp 5,2 triliun. Untuk 2007, remunerasi di Depkeu memang hanya dianggarkan sejak September 2007. "Kita melihat konsep reformasi birokrasi di Depkeu itu sangat baik. Bukan hanya berupa kenaikan tunjangan, tetapi juga menjelaskan sanksi-sanksi bagi pejabat yang melalaikan tugas," kata Ketua Komisi XI Awal Kusumah.
Dia berharap reformasi birokrasi di Depkeu berhasil meningkatkan kinerja pelayanan. "Harapan kita reformasi di Depkeu ini bisa menjadi percontohan bagi instansi pemerintah lainnya," kata anggota Fraksi Partai Golkar itu.
Anggota Komisi XI asal FPDIP Ramson Siagian meminta Depkeu mempunyai target kinerja yang jelas. "Jika tidak bisa memenuhi dalam setahun, anggaran remunerasi harus dicabut, tapi reformasi birokrasi jalan terus," ujarnya.
Dalam rapat kerja kemarin, anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Rama Pratama ngotot meminta hasil kajian dari konsultan yang menjadi dasar konsep reformasi birokrasi dan kenaikan tunjangan pegawai Depkeu.
Saat Rama dan Sri Mulyani saling memotong komentar, seorang staf Depkeu mendorong troli berisi enam kardus yang penuh berisi dokumen yang diminta Rama. Dokumen itu diletakkan di meja mantan ketua senat mahasiswa UI tersebut. Karena rapat tidak berlangsung tegang, kejadian langka itu hanya disambut tawa semua peserta.
sumber : indopos
--
==END==
Please visit Geomatika for All (http://www.TheGeom.com)
0 Comments:
Post a Comment