INFO PENTING TENTANG TAKE HOME PAY....BY HARIS

Pertama... saya ucapkan selamat kepada rekan2 eks geo6 karena akhirnya sk penempatan definitif udah keluar.

Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sehubungan dengan telah keluarnya sk tersebut terutama sekali berkaitan dengan gaji yang akan diterima.

Dibaca dengan teliti, ditelaah dan dipahami dulu baru bikin kesimpulan untuk bertindak. Jadi gak terlalu banyak pertanyaan yang seharusnya bisa dijawab sendiri.

1. Positif, terhitung bulan oktober-desember 2007 gaji kita dipotong kurang lebih Rp. 1,1 juta/bulan, untuk kompensasi kelebihan pembayaran TKT kita bulan Juli-september 2007.

Hal ini dikarenakan, dengan adanya SK men No: 291/KMK.01/2007 tentang besarnya tunjangan tambahan dan tunjangan khusus ....dst, maka terhitung bulan juli penghasilan yang kita terima lebih besar Rp. 1,1 juta dari yang seharusnya (dengan kata lain KMK itu membuat take home pay kita turun). Jadi kita wajib ngembalikan.

Berapa yang kita terima bulan ini, hitung sendiri dengan cara Take home pay (THP) bulan agustus dikurangi 1,1 juta. Sebagai ilustrasi Haris THP agustus 4,2 juta - 1.1 juta (turun akibat KMK 291) - 1.1 juta (kompensasi bulan juli). Jadi total terima bulan ini adalah 2 juta (4.2 - 1.1 - 1.1 = 2jt ). Kalo yang punya utang BRI ya kurangi lagi.

2. Karena kita masih punya kewajiban ngembalikan duit, maka gaji kita bulan oktober-desember 2007 ditahan dulu di kepegawaian kantor pusat. Dengan demikian SKPP gaji, (bukan skpp TKPKN) baru kita dapatkan nanti pada bulan desember 2007 untuk pembayaran gaji bulan januari 2008. Jadi kalo ditanya bendaharawan kantor baru jawab aja masih ditahan djp skpp gaji-nya. Berapa gaji yang kita terima bulan november....ilustrasi lagi. Haris gol IIIb terima gaji (thok) bulan november 1,5 juta. kurangi 1,1 jt, jadi gaji yang diterima bulan november (via BRI jkt) sebesar 400rb. (1,5 - 1.1 = 0.4jt)

3. Bagaimana dengan SKPP TKPKN.......? untuk yang jkt gak masalah karena KPKN-nya masih sama, sedangkan yang diluar jakarta wajib melampirkan KP4 (daftar keluarga yang ditanggung). Yang mengeluarkan adalah bagian kepegawaian. Masalahnya adalah siapa yang ngurusi karena rekan2 yang penempatan jakarta udah harus lapor (terutama AR udah segera dilantik). Diusahakan SKPP TKPKN udah keluar pertengahan bulan oktober, jadi TKPKN kita bulan November bisa terima di kantor baru.

4. Untuk SPPD saya belum dapat informasi, tapi kemungkinan harus diurusi masing-masing. Ato kalo mau dikoordinir silahkan dirembug siapa yang mau.

Mungkin itu dulu informasi yang perlu diketahui...dibaca...dipahami...ditelaah....jadi ga repot.

Posting oleh: Haris, diedit oleh mervandi.
(NB: penjelasan senada juga sudah disampaikan di TheGeom dot com, disini. Ed).

SK Penempatan Telah Terbit

Alhamdulillah SK Penempatan telah terbit. Kabar baik untuk Geomatika6: semuanya alhamdulillah di Jawa, hanya saja ada yang jadi Account Representative, ada juga yang jadi Pelaksana di KPP Pratama dan KPPBB.

Semuanya sudah ada di TheGeom dot com atau klik di link-link di atas. Anda bisa save file imagenya satu persatu atau download semua filenya. Semua linknya ada disana.

Saya ada info bahwa: Kanwil Jakarta Selatan akan dilantik pada 1 Oktober ini. Jadi segera take action !

Tambahan dari Haris: Insya Allah, kalau memungkinkan, akan diadakan pertemuan terakhir di Jakarta. Tolong teman2 mulai menghubungi kantornya masing-masing.
Pembicaraan tentang gaji dan tkpkn Oktober sedang dilakukan. Please stay tune for the latest info. Or, you will be regret.

Selamat buat semuanya. Ini adalah rezeki dari Allah, dan berkah Ramadhan. Mari bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirobbil alamiin.

Perkiraan Oktober 2007 bagi Pegawai Tugas Belajar

Bagi teman-teman yang ingin mengetahui perkiraan / proyeksi pendapatan pegawai DJP tugas belajar bulan Oktober 2007 dan tiga bulan berikutnya, silahkan ke http://www.TheGeom.com atau langsung klik disini. Password (baru) protected.

Berita Dari Himawan

Berikut ini adalah sms yang masuk ke Matrix berasal dari Hevi Sugeng (thank to him),. SMS ini dari Himawan. Langsung saja redaksional berita adalah sebagai berikut:
<sumber hmawan>. Sebarkan: kata P Estu / kabag Kepegawaian: Alhamdulillah kita segera didefinitifkan awal oktober, kalo tidak maka oktober tkpkn hanya 50% (berkurang 1 jutaan). Tolong atur jadwal lebaran, sorry ada yangbeberapa di luar jawa tp kota besar n dah modern. Tq.

UPDATE:
Tambahan: untuk teman-teman silahkan membaca Berita dari Haris dengan mengklik disini (dengan judul Berita dari Haris) . Silahkan masukkan passwordnya: 'geo6' (huruf kecil semua dan tanpa tanda kutip. [mervandi]

Powered by ScribeFire.

Hati-hati Lho Modern Banyak yang Ngawasi

Ini dia kantor pajak modern!

Reformasi birokrasi kini menjadi kata yang akrab di telinga masyarakat. Sebagian dari mereka akan menghubungkan reformasi birokrasi ini dengan tunjangan khusus pembina keuangan negara (TKPKN) Departemen Keuang;an yang nilainya naik selangit. Selasa lalu Komisi Xl DPR menyetujui anggaran TKPKN yang diajukan Depkeu untuk anggaran 2008. Persetujuan serupa juga telah dikantongi Depkeu dari Komisi Anggaran DPR.

Sehingga, Insya Allah, karyawan dan pimpinan Depkeu mulai bisa menikmati TKPKN. Depkeu dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada 11 September 2007 menyodorkan berbagai langkah yang telah, sedang, dan akan dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi. Salah satu 'jualan' Depkeu adalah large tax office. (LTO), kantor pajak modern pertama yang dibentuk di Ditjen Pajak. Kantor ini menjadi kebanggaan karena gaji karyawan dan pimpinan yang tinggi, administrasinya berbasis sistem informasi, kode etik pegawai dan memberi kontribusi sangat besar terhadap penerimaan pajak.

Kinerja Kanwil LTO, Kanwil Khusus dan Kanwil Jakarta I yang jadi kantor modern pioner disajikan di tabel tentang Pertumbuhan penerimaan kantor modern Ditjen Pajak. Kontribusi penerimaan dari tiga kanwil di atas mencapai 65% dari penerimaan nasional Terus menurun Bila tabel tersebut dicermati seksama, seharusnya Depkeu berpikir dua kali untuk 'menjual' sukses Kanwil LTO, Kanwil Khusus, maupun Kanwil Jakarta I. Sebab, laju pertumbuhan di ketiga kanwil tersebut yang memberi kontribusi 65% penerimaan nasional justru menunjukan tren menurun.

Di LTO, misalnya, pertumbuhan tahunan (dari 2003 ke 2006) berturut-turut adalah 23,02%, 37,64%, 30,81% dan 15,6%. Dengan laju pertumbuhan yang melambat seperti itu, masyarakat justru mempertanyakan cost dan benefit dari modernisasi kantor pajak. Namun, angka tersebut juga perlu diklarifikasi apakah pertumbuhan tersebut merupakan dampak dari pertumbuhan ekonomi dan penerapan sistem modern, atau karena ada penambahan wajib pajak (WP) baru?

Pada saat berdiri, Kanwil LTO terdiri atas dua kantor pelayanan pajak yang masingmasing menangani 1054dan 96 WP. Penunjukan ke-200 WP tersebut dilakukan berdasarkan Kepdirjen Pajak No. 263/PJ/2002 tanggal 8 Mei 2002. Tahun berikutnya, WP ditambah sehingga seluruhnya menjadi 300 WP. Penambahan 100 WP baru ini dilakukan menyusul terbitnya Kepdirjen Pajak No. 344/PJ./2003 tanggal 17 September 2003.

Pada 2007 bahkan terjadi dua kali penambahan jumlah WP di LTO, yang masingmasing ditetapkan dalam Kepdirjen No. ll/PJ/2007 dan Kepdirjen No. 64/PJ/2007. Kini jumlah WP di Kamyil LTO adalah mencapai 500, termasuk seluruh WP di KPP BUMN yang seluruhnya diboyong ke LTO.

Jika pertumbuhan penerimaan itu disebabkan karena penambahan WP baru, maka tidak seharusnya LTO mengklaim pertumbuhan tersebut. Penambahan jumlah WP di LTO secara terus menerus menimbulkan kecurigaan atau paling tidak tanda tanya.

Jangan-jangan penambahan jumlah WP tersebut dimaksudkan untuk ;menutupi kinerja LTO yang tidak seindah harapan pemerintah. Kedua, apakah telah terjadi perubahan orientasi LTO yang berbasis intensifikasi ke LTO yang berbasis ekstensifikasi? Dari diskusi dengan pata pejabat pajak yang terlibat dalam menyiapkan pembentukan LTO dulu, kantor Wajib Pajak Besar ini dimaksudkan sebagai etalase Dirjen Pajak. Jumlah WP dibatasi, namun pelayanan dimaksimalkan.

Mutasi amburadul 'Rasanya tidak salah bila dalam reformasi birokrasi ini Menteri Keuangan memberikan perhatian khusus pada manajemen sumber daya manusia. Depkeu adalah departemen-dengan tingkat pendidikan pegawai yang di atas rata-rata departemen lain. Sederet langkah juga disiapkan mulai dan assessment pegawai hingga individual key performance indicators. Semua langkah ini menuju satu tujuan yaitu terciptanya sumber daya yang unggul di Depkeu.

Namun apa yang terjadi? Simaklah isi Kepmenkeu No. 598/KM.1/UP.11/2007 tentang mutasi para pejabat fungsional pemeriksa pajak di lingkungan Ditjen Pajak terbit 9 Agustus lalu. Dari 270 pejabat.fungsional yang dimutasi, sekitar 70 hingga 80 orang di antaranya ternyata salah tempat asal. Juga terdapat 27 orang yang ditempatkan pada kantor yang sudah bubar atau segera bubar (penempatan baru di Kantor Pemeriksaan Pajak wilayah Banten, Jawa Barat I dan Jawa Barat II).

Ketiga kanwil ini pekan lalu diresmikan menjadi kanwil modern sehingga keberadaan kantor pemeriksaan pajak dilebur ke dalam kantor pelayanan pajak pratama.Itu belum seberapa. Dalam mutasi tersebut juga tercantum seorang pegawai yang nyata-nyata telah keluar dari Ditjen Pajak secara resmi sejak tahun 2000. Dialah Wibowo Mukti, nomor NIP 740002783, yang dimutasi dari Karikpa Jakarta 1 ke Karikpa Surakarta.

Media Hukumonline pada 15 Juni 2007 menurunkan wawancara dengan Wibowo Mukti, yang menjadi konsultan di PT Ambalan Handal Prakarsa. Sebelumnya, Wibowo sempat bekerja di kantor akuntan publik PwC. Seorang tenaga pemeriksa di kantor pusat Ditjen Pajak juga membisikkan beberapa nama lain yang sudah desersi sejak tiga tahun lalu tapi tetap tercantum, serta beberapa orang yang usia pensiunnya tinggal menunggu hitungan hari pindah ke kota lain.

Rasanya sejak republik ini berdiri, baru kali ini ada keputusan mutasi yang tingkat kesalaljan sebanyak ini. Dan semua ini terjadi pada saat kantor pusat Ditjen Pajak telah menyandang status sebagai kantor modern. Jika pegawainya saja tidak dikenali, jika kantor sendiri yang masih eksis dan yang segera dilikuidasi saja tak bisa dikenali, bagaimana Anda percaya Ditjen Pajak mampu mengenali wajib pajaknya?

Bisnis Indonesia

© 2006 Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat | Diposting oleh: Mas Nur

Komisaris BUMN dari Depkeu Tidak Digaji

(12/9/2007) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkaji kemungkinan tidak menggaji pejabat Depkeu yang menjadi komisaris BUMN. Hal tersebut dilakukan sebagai konsekuensi dimulainya reformasi birokrasi dan tambahan anggaran remunerasi.

Saat ini hampir seluruh pejabat eselon satu di Depkeu menjabat komisaris di berbagai BUMN. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Anggito Abimanyu, misalnya, menjadi komisaris di PT Telkom. Dirjen Kekayaan Negara Hadiyanto menjadi komisaris utama PT Garuda Indonesia. Sekjen Depkeu Mulia P. Nasution bahkan menjadi komisaris Bank Permata, yang pemerintah tidak menjadi pemegang saham utama.

"Kita akan berlakukan evaluasi terhadap seluruh pejabat yang ditempatkan sebagai komisaris. Nanti saya minta Sekjen me-list bersama Men BUMN untuk coba lakukan," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR kemarin.

Secara prinsip, kata Menkeu, jika pejabat Depkeu tetap ditempatkan di sejumlah BUMN sebagai perwakilan pemerintah, pejabat-pejabat tersebut tidak akan mendapat gaji sebagai komisaris. "Barangkali akan dipikirkan (mereka, Red) tidak perlu terima gaji dari BUMN itu karena dia sebagai suatu assignment (penugasan, Red)," katanya.

Sri Mulyani mengaku tidak bisa menjamin hal tersebut terlaksana. Namun, dia berjanji mengupayakannya. "Kalau saya katakan prinsipnya begini, ya sedapat mungkin konsistenlah. Kalaupun ada kompromi, tidak perlu harus mem-violate (melanggar) prinsip utama yang harus kita pertahankan. Itu mungkin spirit yang harus saya sampaikan," ujarnya.

Dalam rapat kerja kemarin, Komisi XI akhirnya menyetujui remunerasi di Depkeu, baik untuk 2007 sekitar Rp 1,4 triliun dan juga untuk kebutuhan 2008 sebesar Rp 5,2 triliun. Untuk 2007, remunerasi di Depkeu memang hanya dianggarkan sejak September 2007. "Kita melihat konsep reformasi birokrasi di Depkeu itu sangat baik. Bukan hanya berupa kenaikan tunjangan, tetapi juga menjelaskan sanksi-sanksi bagi pejabat yang melalaikan tugas," kata Ketua Komisi XI Awal Kusumah.

Dia berharap reformasi birokrasi di Depkeu berhasil meningkatkan kinerja pelayanan. "Harapan kita reformasi di Depkeu ini bisa menjadi percontohan bagi instansi pemerintah lainnya," kata anggota Fraksi Partai Golkar itu.

Anggota Komisi XI asal FPDIP Ramson Siagian meminta Depkeu mempunyai target kinerja yang jelas. "Jika tidak bisa memenuhi dalam setahun, anggaran remunerasi harus dicabut, tapi reformasi birokrasi jalan terus," ujarnya.

Dalam rapat kerja kemarin, anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Rama Pratama ngotot meminta hasil kajian dari konsultan yang menjadi dasar konsep reformasi birokrasi dan kenaikan tunjangan pegawai Depkeu.

Saat Rama dan Sri Mulyani saling memotong komentar, seorang staf Depkeu mendorong troli berisi enam kardus yang penuh berisi dokumen yang diminta Rama. Dokumen itu diletakkan di meja mantan ketua senat mahasiswa UI tersebut. Karena rapat tidak berlangsung tegang, kejadian langka itu hanya disambut tawa semua peserta.
sumber : indopos

--
==END==
Please visit Geomatika for All (http://www.TheGeom.com)

DPR Setujui Tunjangan Remunerasi Depkeu (12/9/2007) Komisi XI DPR akhirnya menyetujui anggaran remunerasi di Departemen Keuangan (Depkeu). DPR meminta

Berikut ini adalah berita dari Mas Nur Hidayat (thanks to him) sebagai Team Blog Geomatika6.blogspot.com ini. Sebenarnya sudah beberapa kali posting dilakukan, namun entah karena apa, postingan-postingan tersebut tidak berhasil. Mungkin termasuk postingan ini, karena postingan ini dibuat untuk ditampilkan langsung ke geomatika6.blogspot dengan cc (tembusan) ke email saya. Apabila postingan asli dari Mas Nur sampai berarti akan ada dua postingan yang sama. It's ok.
Inilah beritanya:


From: Nur Hidayat <masxxxx@gmail.com>
Date: Sep 12, 2007 2:55 PM
Subject: DPR Setujui Tunjangan Remunerasi Depkeu (12/9/2007) Komisi XI DPR akhirnya menyetujui anggaran remunerasi di Departemen Keuangan (Depkeu). DPR meminta Menkeu Sri Mulyani merealisasikan janjinya mereformasi Depkeu.


DPR Setujui Tunjangan Remunerasi Depkeu (12/9/2007) Komisi XI DPR akhirnya menyetujui anggaran remunerasi di Departemen Keuangan (Depkeu).
DPR meminta Menkeu Sri Mulyani merealisasikan janjinya mereformasi Depkeu.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi XI DPR Awal Kusumah dalam rapat kerja dengan Menkeu Sri Mulyani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/9/2007).

"Jadi kita akan mengawasi reformasi birokrasi tersebut, kalau gagal akan kita evaluasi, mudah-mudahan tidak sampai terhambat karena muaranya adalah perbaikan birokrasi di tubuh Departemen Keuangan," ujarnya.

Alasan lain yang menyebabkan DPR menyetujui anggaran remunerasi karena dananya sebagian diambil dari pemotongan belanja di unit kerja Depkeu.

Meskipun demikian Komisi XI akan membentuk pokja atau kelompok kerja yang khusus menangani reformasi birokrasi di Depkeu.

Menkeu Sri Mulyani membantah kalau remunerasi ini dilakukan secara tiba-tiba, pembahasan soal remunerasi sudah dilakukan selama 2 tahun.

"Jadi kalau sekarang banyak yang membahas remunerasi seolah-olah Depkeu ujug-ujug menaikkan, padahal itu merupakan proses panjang selama lebih dari 18 bulan bahkan 2 tahun ini, kami untuk melakukan secara teliti untuk beberapa staf pegawai kami, di Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai dan Ditjen Perbendaharaan," ujarnya.
sumber : detikfinance


==END==
Please visit Geomatika for All (http://www.TheGeom.com)

Apa Kabar KPP Pratama

Berikut ini adalah beberapa hal yang saya ringkas dari beberapa keterangan berkaitan dengan pembentukan KPP Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Pembentukan KPP Pratama lanjutan, dilandasi oleh terbitnya SE-19/PJ/2007 tanggal 13 April 2007 tentang Persiapan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern pada Kantor Wilayah DJP dan Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Seluruh Indonesia Tahun 2007-2008.

Pengertian:
a. KPP Pratama --> sesuai Peraturan Menteri keuangan No. 132/PMK/2006; meliputi 2 jenis, yaitu: KPP Pratama Induk dan KPP Pratama Pecahan.
b. KP2KP --> unit vertikal sesuai PMK No. 132/PMK/2006 --> berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada KPP Pratama

Jadwal modernisasi:
a. Kanwil DJP Jateng II dan Kanwil DJP DI Yogyakarta: Oktober 2007
b. Kanwil DJP NAD dan Kanwil DJP Sumut II: Februari 2008
c. Kanwil DJP Sumbar dan Jambi: April 2008
d. Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung: Juni 2008
e. Kanwil DJP Kalbar dan Kalimantan Selatan dan Tengah: Agustus 2008
f. Kanwil DJP Sulut, Sulteng, Gorontalo, Maluku Utara: Oktober 2008
g. Kanwil DJP Nusa Tenggara dan Kanwil DJP Papua dan Maluku: Desember 2008

Persiapan proses modernisasi:
a. Kantor Wilayah:
1. susun rencana kerja operasional modernisasi kanwil
2. pelajari tugas pokok dan fungsi serta proses bisnis dalam PMK nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP
3. pelajari setiap ketentuan dalam rangka modernisasi serta sosialisasi
4. buat jadwal dan sosialisasi modernisasi kanwil kepada pihak terkait (Pemda, asosiasi pengusaha, wp potensial, kepolisian, kejaksaan, dsb) di wilayah masing-masing
5. buat analisis kebutuhan ruang kerja dan layout gedung sesuai struktur yang baru
6. susun dan usul anggaran terkait modernisasi
7. awasi dan evaluasi penggunaan dana modernisasi
8. buat konsep nota dinas mengenai penunjukan pejabat sementara di Kanwil
9. limpahkan kegiatan fungsional pemeriksa pajak ke KPP / karikpa sebelum 2 bulan
10. daftar inventarisasi permasalahan dan kendala berkaitan proses modernisasi

Jadwal pembentukan:
a. Juni 2007: KPP Pratama di Kanwil DJP: Jakbar, Jaksel, Jaktim, Jakut sebanyak 37 KPP Pratama dan 1 KP2KP
b. Agustus 2007: KPP Pratama di Kanwil DJP: Banten, Jabar I, Jabar II; sebanyak 39 KPP pratama dan 6 KP2KP
c. Oktober 2007: 33 KPP Pratama dan 8 KP2KP di Kanwil DJP: Jateng I, Jateng II, DIY
d. Desember 2007: 47 KPP Pratama dan 14 KP2KP di Kanwil DJP: Jatim I, II, III, Bali
e. Februari 2008: 19 KPP Pratama dan 10 KP2KP di Kanwil: Sumut I, Riau dan Kepulauan Riau
f. April 2008: 21 KPP Pratama dan 26 KP2KP di Kanwil DJP: Kaltim, Sulsel, Sulbar, Sulteng
g. Juni 2008: 19 KPP Pratama dan 26 KP2KP di Kanwil: NAD, Sumsel dan Kep. Babel
h. Agustus 2008: 25 KPP Pratama dan 41 KP2KP di Kanwil: Sumbar dan Jambi, Sumut II, Bengkulu dan Lampung
i. Oktober 2008: 27 KPP Pratama dan 36 KP2KP di Kanwil: Kalbar, Kalsel dan Tengah, Sulut, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara
j. Desember 2008: 18 KPP Pratama dan 18 KP2KP di Kanwil: Nusa Tenggara, Papua dan Maluku

Pertemuan dengan Pak Indrayana (Kasi di Kepegawaian DJP)

Informasi ini baru masuk jam 4 sore hari ini (18 Agustus 2007).
Pada hari Rabu, 14 Agustus 2007, Mas Haris (thanks to him) bersama dengan Mas Mul (MEP 2007), bertemu -atau lebih tepatnya- menghadap Bapak Indrayana, Kasi di Kepegawaian DJP. Berikut ini adalah informasi yang saya dapat dari Mas Endro (thanks to him) via telepon sore ini.

Inilah informasinya:
Bahwa menurut keterangan Pak Indrayana diperoleh keterangan bahwa berkas kita (Geomatika6) telah dimasukkan ke Sekditjen untuk mendapat persetujuan beliau. Apabila persetujuan ini diperoleh (berhasil), maka insya Allah, akhir bulan ini SK penempatan kita (Geomatika6) bisa dikeluarkan.
Kemana ? Berdasar informasi: diusulkan untuk menjadi AR ataupun pelaksana di lingkungan KPP Modern. AR bagi yang sudah lulus test modern, dan pelaksana untuk yang belum.
Di wilayah mana ? Kita tidak tahu, tapi teman-teman bisa berhitung apabila SK dikeluarkan pada akhir bulan ini, berarti di wilayah mana yang memungkinkan Allahu a'lamu.
Kapan ? Berdasar informasi, apabila usulan disetujui, maka SK sudah bisa diumumkan akhir bulan (Agustus) ini, insya Allah.

Jadi, saran mervandi, bersiap siagalah, dan berdoa demi kebaikan kita semua.

Beasiswa S1 dan S2 DJP Tahun 2007

Berikut ini adalah SE DJP nomor SE-090/PJ.01/UP.51/2007 tentang Pemberian Beasiswa DJP untuk Melanjutkan Pendidikan ke Jenjang Strata 1 dan Strata 2 Tahun 2007.
Secara singkat intinya adalah:
1. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM DJP, maka diberikan beasiswa S1 dan S2 kepada pegawai DJP untuk tahun 2007.
2. Macam beasiswanya adalah:
a. S1 Teknik Geodesi UGM.
b. S2 Teknik Geomatika Land Information System UGM.
c. S2 MEP Konsentrasi Manajemen Aset dan Penilaian Properti UGM.
3. Syarat-syaratnya adalah:
a. Berusia tidak lebih dari 35 tahun pada tanggal 1 Juli 2007.
b. IPK minimal 3,00 untuk STAN dan PTN; 3,25 untuk PTS.
c. Semua unsur DP3 selama 2 tahun terakhir minimal bernilai baik.
d. Mendapat rekomendasi dari Eselon III atasan.
e. Bersedia diangkat menjadi Fungsional Penilai PBB di lingkungan DJP bila telah selesai.
f. Pangkat untuk S1 adalah minimal II/c dan masa kerja golongan minimal 2 tahun sejak TMT PNS; untuk S2 adalah minimal III/a dengan masa kerja golongan 2 tahun per 1 Juli 2007.

Untuk lebih jelasnya silahkan klik kanan pada gambar (2 gambar saja -tidak ada gambar ketiga pada intranetnya), pilih save picture as... untuk menyimpan, sehingga bisa dibaca-baca offline.



Selamat mendaftar, dan berkompetisi secara sehat, dan menjadi Pejabat Fungsional Penilai PBB.
(Kira-kira ada pegawai KPP yang berminat gak ya??).

Beberapa SMS yang masuk ke Matrix

Saya ingin share dan pendapat (comment) teman-teman semua tentang beberapa sms yang masuk ke Matrix saya.

Dari Hxxxxxn (MEP), 12/8/07:
"Bos, mau bantu di kepegawaian gak? Siap2 ke jakarta yo? Qt kuatin lobi alumni UGM (YOGYA)? Tq."

Sebelumnya dari Hxxxxxn (MEP), 9/8/07:
"Sy tlah diskusi dgn bos di modern. Sarannya mending ditunggu aja. Kalo jadi pelaksana di ktr baru susah u/ direkomendasikan ke Es 4 tmasuk yg 3C, kecuali sdh kenal baik dgn kepala ktrnya. Dan lagi justeru jadi tdk terpantau o/ kepegawaian status S2 kita. Gmana, gak sayang peluang ini? Di sana lebih ganas lobinya n orang eks pbb dikit banget, khawtirnya qt tdk bisa masuk di manajemen modern trus gimana nasib eks pbb yg gak S2? (masukan) Tq."

Tentu saja, tidak semua sms akan saya posting di blog ini, hanya yang menurut pendapat saya berkaitan dengan nasib / keberadaan geomatika 6 secara kolektif, dan yang pantas saja, terutama yang memerlukan pemikiran / tanggapan dari setiap anggota Geomatika 6 PBB.
Silahkan komentar disini, setiap komentar Anda akan langsung masuk ke email saya. Sebutkan pula nama (nick name juga boleh) yang sudah sama2 kita kenal. Thanks.

Ps: Anda ingin pemikiran, pendapat, uneg-uneg Anda dapat tampil di blog ini, sehingga bisa dibaca dan direnungkan (kayak filsafat aja..) oleh teman2 Geomatika 6 yang lain, silahkan simak disini (Posting di Geomatika6.blogspot.com).

Urgent -SMS sekarang juga

Kepada rekan-rekan Geomatika 6 PBB:
Please, Segera kirim sms ke Septi (08159026088) dengan format sbb: nama / home base sekarang / home base diinginkan. contoh: mohamad ervandi / kudus / kudus.
Ini adalah permintaan dari P Edi Sukarno -eks PBB BPHTB- sebagai bahan rapat besok Senin pagi. SMS akan dikompilasi oleh Septi sore hari ini juga, jadi please respon immediately. Diharapkan sms sudah terkirim / masuk ke Septi, maksimal jam 6 sore hari ini. P Edi sukarno sendiri akan rapat jam 10 besok pagi.

Analisis:
a. informasi ini diminta hari ini -jam 14.30an- oleh P. Edi Sukarno sendiri.
b. SK Fungsional pemeriksa untuk KPP Pratama telah keluar kemarin hari Jumat dan akan diupload ke intranet besok Senin.
c. Jadi, apa ada kaitannya antara list tentang domisili yang kita buat (yang diminta oleh P Edi Sukarno) dengan kemungkinan SK Fungsional PBB -entah di KPP Pratama atau KPPBB kesayangan kita ? Masih belum jelas. Tetapi, silahkan teman2 mencermati fakta a dan b diatas.

Saran saya:
a. putuskan homebase sekarang dan homebase yang menjadi idaman anda dengan format sms yang kita tentukan sbb: nama / homebase sekarang / homebase yang diharapkan.
b. segera kirim sms ke Septi sesegera mungkin. keterlambatan data Anda, menjadi tanggung jawab Anda sendiri.
c. Selalu update kontak Anda (nomor telp, hp, email, dsb).
d. Kunjungi sering-sering blog ini, Anda juga dapat mengirimkan komentar Anda (berfungsi sbg notifikasi bahwa Anda telah membaca keterangan ini).
e. informasi ini, hanya berlaku untuk geomatika 6. Pastikan teman2 yang lain memperoleh informasi yang benar. Blog ini akan saya hapus seminggu atau sebelum seminggu kapanpun saya online lagi.
f. kunjungi blog saya di lain tempat di http://mervandi.blogspot.com (klik2 di bagian googlenya ya..), serta di http://twingis.blogspot.com. thank you.
g. berikut ini adalah data hp yang ada di saya. tinggalkan komentar untuk membetulkan.
agung 081802727734
akhid 08886907396
arjo 08126042450
budi 085868555015
dyah 08562816349
endro 08122813294
eka 081548021946
greg 081545371997
haris 08125799727
hevi 081532776590
jarot 08164515502 / 08122961190 (yang mana nih?)
masidi 08179029151
pras 081361230365
rosyadi 08126440981
sidik 081328200880
soni 081328598999
sterry 0818464712
tikno 081320596954
trisno 081328659660
syamsu 0818144126
uuk 08123106960
septi 08159026088
mervandi 08157704208

Terima kasih atas kerjasama teman2 sekalian.
mervandi.

Kunjungan ke Kepegawaian DJP tgl 7 Agustus 2007

Pada tanggal 7 Agustus 2007, teman-teman S2 dari ITB, MEP-UGM, dan Geomatika Angkatan 6 UGM, berkunjung ke Bagian Kepegawaian DJP. Sebagai perwakilan Geomatika, diutuslah Mbak Septi yang sedang berada di Jakarta.
Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk konfirmasi kejelasan berkaitan dengan status alumnus S2 dari eks Direktorat PBB BPHTB yang telah menyelesaikan tugas belajarnya hingga Juli 2007. Pembicaraan berkisar seputar isu status kepegawaian (tugas belajar), serta penempatan.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Mbak Septi sebagai perwakilan dari Geomatika 6, dapat disampaikan hasil-hasil pertemuan sbb:
1. Bahwa hingga saat ini, belum ada tanda-tanda akan diterbitkannya SK penempatan untuk S2 yang telah lulus hingga bulan Juli 2007 kemarin.
2. Beberapa opsi tentang penempatan, sepertinya mengalami kebuntuan. Opsi pertama yang akan menempatkan teman-teman S2 sebagai pelaksana, tidak disetujui oleh SekDitJen Pajak. Opsi berkaitan dengan AR (Account Representatif), serta Eselon4 (kemungkinan) juga tidak ada kejelasan.
3. Ketentuan tentang pemotongan TKPKN untuk pegawai tugas belajar -menjadi 50%, akan berlaku bagi lulusan S2 ini (kita).
4. Dan lain-lain tentunya.
Sebagai kesimpulan dari hasil pertemuan tersebut, perwakilan dari S2 ITB, MEP UGM, dan Geomatika 6 UGM berpendapat bahwa belum akan ada SK yang mengubah secara signifikan apa yang telah berjalan selama beberapa bulan terakhir ini. Teman-teman tersebut kemudian berinisiatif untuk akan berkunjung kembali apabila hingga bulan September 2007 masih juga belum ada keputusan / kejelasan yang memuaskan.
Untuk teman-teman geomatika 6 sendiri, saya sarankan untuk bersiap-siap ke Jakarta pada bulan September 2007, sebagai penghormatan atas keputusan yang telah diambil oleh rekan-rekan perwakilan S2. Kita akan ikut meramaikan Jakarta, walaupun pesta demokrasi pemilihan Gubernur DKI telah rampung.

Bravo rekan2 S2.
Bravo Geomatika 6